Wisata Alam

Wisata Alam

Spot - Spot Wisata Alam

Wisata Religi

Wisata Religi

Spot - Spot Wisata Religi

Wisata Budaya

Wisata Budaya

Spot - Spot Wisata Budaya

Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu – Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  2. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan pada di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  5. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua – Sekretariat
Pasal 6

  1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
  4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
  5. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  6. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
  7. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Program dan Pelaporan.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
  2. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
  3. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  5. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
  6. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  7. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  2. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  3. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  4. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
  5. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  6. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
  7. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
  2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
  3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  5. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  6. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pariwisata di bidang pengembangan destinasi wisata.


(2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengembangan destinasi wisata;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengembangan destinasi wisata;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi wisata;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi progam dan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi wisata;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi wisata;
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya
Pasal 12


(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata; dan
b. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
  2. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan industry pariwisata;
  3. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan industri pariwisata;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengembangan industri pariwisata;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan industri pariwisata;
  6. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan industri pariwisata;
  7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan industry pariwisata; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi;
  2. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan pariwisata dan tata kelola destinasi;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pariwisata dan tata kelola destinasi;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengembangan pariwisata dan tata kelola destinasi;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan pariwisata dan tata kelola destinasi;
  6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan pariwisata dan tata kelola destinasi;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan pariwisata dan tata kelola destinasi; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata
Pasal 14


(1) Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pariwisata di bidang pemasaran pariwisata.


(2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemasaran pariwisata;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang pemasaran pariwisata;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pemasaran pariwisata;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi di bidang pemasaran pariwisata;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pemasaran pariwisata;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16


(1) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:

a. Seksi Sarana dan Informasi Pariwisata;
b. Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
c. Seksi Promosi dan Kerjasama.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Sarana dan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Informasi Pariwisata;
  2. melakukan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis sarana dan informasi pariwisata;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sarana dan informasi pariwisata;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan sarana dan informasi pariwisata;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sarana dan informasi pariwisata;
  6. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sarana dan informasi pariwisata;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sarana dan informasi pariwisata;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Pariwisata;
  2. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
  6. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pendataan dan pengembangan pasar pariwisata; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama;
  2. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan kerjasama;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan kerjasama;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan promosi dan kerjasama;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis promosi dan kerjasama;
  6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan kerjasama;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis promosi dan kerjasama; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan
Pasal 18

(1) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan danperencanaan program di bidang kebudayaan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kebudayaan;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang kebudayaan ;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang kebudayaan ;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan ;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan ;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

a. Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisi;
b. Seksi Kesenian; dan
c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisi;
  2. melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pelestarian budaya dan nilai tradisi;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya dan nilai tradisi;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pelestarian budaya dan nilai tradisi;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pelestarian budaya dan nilai tradisi;
  6. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pelestarian budaya dan nilai tradisi;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pelestarian budaya dan nilai tradisi;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian;
  2. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kesenian;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan kesenian;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kesenian;
  6. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kesenian;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kesenian;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
  2. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
  3. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
  5. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
  6. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
U P T
Pasal 24

(1) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.