Wisata Alam

Wisata Alam

Spot - Spot Wisata Alam

Wisata Religi

Wisata Religi

Spot - Spot Wisata Religi

Wisata Budaya

Wisata Budaya

Spot - Spot Wisata Budaya

Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu – Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
  2. pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
  3. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan  administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
  4. pengkoordinasian pengendalian pelaksanan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
  5. pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua – Sekretariat
Pasal 6

  1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris      dalam      melaksanakan      tugas      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  2. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
  4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
  5. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  6. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    huruf
a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
  2. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
  3. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  5. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
  6. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  7. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  2. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  3. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  4. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
  5. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  6. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
  7. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
  2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
  3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  5. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  6. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata
Pasal 10

(1) Bidang Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang pariwisata.

(2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang pariwisata;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pariwisata;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pariwisata;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pariwisata;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi progam dan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pariwisata; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi Kreatif
Pasal 12

1. Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang Ekonomi Kreatif.

2. Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Ekonomi Kreatif;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Ekonomi Kreatif;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program Ekonomi Kreatif;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan  administrasi di bidang Ekonomi Kreatif;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Ekonomi Kreatif;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan
Pasal 14


(1) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang kebudayaan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kebudayaan;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang kebudayaan;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang kebudayaan;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Pasal 16

(1)Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan  urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

(2) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 16 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 19

  1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing- masing bidang.
  3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
  4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.
  5. Penugasan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.
  6. Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

JABATAN PADA DINAS

Pasal 20

  1. Kepala    Dinas     merupakan     jabatan    pimpinan    tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
  2. Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
  3. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
  4. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

(1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan Kepala Dinas.

(2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

Pasal 22

  1. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
  2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

UPT

Pasal 23

1. Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

  1. Setiap Pimpinan dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
  2. Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
  3. Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
  4. Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

TELAH DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  SUSUNAN  ORGANISASI, TUGAS,  FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK